Kode Etik

Bagian 01

Pengantar etika profesional

Etika profesional adalah seperangkat prinsip yang menuntun perilaku anggota dan pengurus dalam menjalankan peran profesional maupun kelembagaan. Prinsip ini disusun sebagai rancangan prinsip etika yang akan dikukuhkan melalui mekanisme resmi organisasi.

Rancangan ini tidak menggantikan kode etik profesi yang ditetapkan oleh asosiasi atau lembaga berwenang di masing-masing bidang. Apabila terdapat perbedaan, ketentuan profesi yang lebih spesifik tetap dihormati.

Bagian 02

Integritas

1. Bertindak jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam setiap peran.
2. Tidak memalsukan, memanipulasi, atau menyembunyikan informasi yang relevan.
3. Menolak pemberian yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan.

Bagian 03

Akuntabilitas

1. Bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan dampaknya.
2. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara memadai.
3. Bersedia menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya organisasi.

Bagian 04

Profesionalisme

1. Bekerja sesuai batas kompetensi dan kewenangan.
2. Terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
3. Menghormati rekan dari rumpun keahlian lain secara setara.

Bagian 05

Independensi

1. Menjaga objektivitas dari tekanan pihak mana pun.
2. Memisahkan kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi.
3. Menyampaikan pendapat profesional secara jujur meskipun tidak populer.

Bagian 06

Kerahasiaan informasi

1. Menjaga kerahasiaan data pribadi anggota dan informasi internal yang bersifat terbatas.
2. Menggunakan informasi hanya untuk tujuan yang sah.
3. Tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atas nama organisasi.

Bagian 07

Tanggung jawab organisasi

1. Menjaga nama baik organisasi dan profesi dalam ruang publik maupun daring.
2. Tidak menggunakan nama atau atribut organisasi tanpa kewenangan.
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan.

Bagian 08

Pencegahan konflik kepentingan

1. Mengungkapkan secara tertulis setiap potensi konflik kepentingan.
2. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan pribadi.
3. Menghindari rangkap peran yang dapat mengurangi objektivitas.

Bagian 09

Prinsip penyelesaian pelanggaran etika

1. Praduga tak bersalah — pihak terlapor dianggap tidak bersalah sampai terbukti.
2. Hak didengar — setiap pihak memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.
3. Kerahasiaan proses — identitas pelapor dan terlapor dilindungi selama penanganan.
4. Proporsionalitas — tindak lanjut sebanding dengan tingkat pelanggaran.
5. Independensi penelaah — penelaah tidak memiliki konflik kepentingan dengan perkara.